Perhotelan Jadi Sumber Pendapatan Utama Pemkot Yogyakarta

Perhotelan Jadi Sumber Pendapatan Utama Pemkot Yogyakarta

ilustrasi staf hotel dari berbagai sumber

pelatihan Perhotelan – Perhotelan kembali menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi Yogyakarta, tahun ini Pemkot Yogyakarta bahkan menargetkan kontribusi pajak perhotelan mencapai 36% dari total target pajak daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa, mengatakan pada TA 2020, pemkot menargetkan pendapatan dari 10 jenis pajak daerah hingga Rp451,1 miliar. Proporsi pendapatan terbesar dibebankan pada pajak hotel sebesar Rp165 miliar. “Pendapatan dari Pajak Hotel masih menjadi pendapatan terbesar dari 10 jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa di Yogyakarta dikutip Antara, Jumat (17/1).

Wasesa mengatakan, akan memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah dengan memanfaatkan system Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (e-SPTPD) untuk Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Dengan e-SPTPD, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke loket untuk membayar pajak karena yang bersangkutan akan mendapat nomor billing untuk membayar pajak dimanapun dan kapanpun. Sementara, pelaku usaha hotel virtual yang menjalankan bisnis secara online tetap bisa memenuhi kewajibannya membayar pajak, bahkan melakukan pengisian e-SPTPD. “Yang penting memiliki NPWP daerah. Kalau belum punya NPWP daerah silahkan mendaftar. Berapapun omzet yang diperoleh dapat dilaporkan,” katanya.
Terkait bisnis hotel virtual, Pemerintah Kota Yogyakarta akan menyiapkan regulasi untuk mengendalikan bisnis hotel online tersebut, termasuk juga untuk mengurangi potensi kerugian konsumen. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah memberikan masukan mengenai perkembangan bisnis hotel, termasuk persaingan antara hotel konvensional dan hotel virtual. “Kami akan menyiapkan regulasi. Tujuannya untuk perlindungan konsumen. Ini yang penting,” kata Haryadi, dikutip Antara, Senin (13/1). Regulasi utama yang akan diterapkan adalah penerapan izin mendirikan bangunan (IMB) pada semua pemilik hotel virtual sehingga pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan izin yang tertera. Sementara itu, Ketua DPD PHRI Deddy Pranawa Eryana mengatakan, jumlah hotel virtual di Yogyakarta belum diketahui jumlahnya secara pasti. Namun ada empat operator besar yang kini mengelola hotel virtual. “Banyak dari hotel virtual ini memanfaatkan pondokan sebagai tempat usahanya. Tentunya, hal ini justru merugikan konsumen. Terkadang, perbedaan harga sewanya pun sangat tinggi, bahkan lebih mahal dibanding hotel biasa,” kata Deddy. Sistem operasional hotel virtual, tambahnya, berpotensi merugikan konsumen karena tidak ada standarisasi layanan yang seharusnya didapat oleh konsumen. Regulasi terhadap hotel virtual, khususnya tentang sistem operasional, sangat penting untuk ditetapkan agar pelaku usaha hotel virtual juga berkontribusi membayar pajak. “Jika beroperasi seperti ini, maka bisa saja mereka tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + = eight